PANDEGLANG, LINIMASSA.ID – Pencantuman perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memunculkan kekhawatiran masyarakat pesisir.
Sejumlah nelayan menyuarakan penolakan karena khawatir aktivitas pertambangan mengancam kelestarian laut dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Polemik tersebut mencuat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, termasuk Ujung Kulon. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu berlaku sejak 12 Februari 2026.
Peta penetapan wilayah pertambangan tersebut mulai ramai menjadi perbincangan di media sosial pada Senin (16/11/2026). Informasi itu kemudian memicu beragam tanggapan, terutama dari masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hasil laut di kawasan Pandeglang.
Salah satu warga yang menyampaikan keberatan adalah M. Anwar, nelayan asal Kecamatan Sumur. Ia khawatir penetapan wilayah perairan sebagai WUP nantinya membuka peluang kegiatan pertambangan yang dapat mengganggu ekosistem laut.
Menurut Anwar, laut merupakan sumber penghidupan utama bagi nelayan tradisional. Karena itu, kebijakan yang berpotensi membatasi aktivitas penangkapan ikan dinilai dapat berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat pesisir.
“Kalau jadi zona tambang, bagaimana dengan nasib kami para nelayan? Laut adalah sumber utama bagi kami untuk mencari nafkah buat keluarga,” ujar Anwar, Selasa (17/11/2026).
Ia juga mengkhawatirkan keberadaan aktivitas pertambangan akan mempersempit wilayah tangkapan ikan yang selama ini dimanfaatkan nelayan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan pihak yang nantinya melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut.
Anwar turut mempertanyakan proses penetapan kebijakan yang menurutnya belum melibatkan masyarakat pesisir maupun pemerintah daerah secara optimal.
“Ketika sudah jadi zona tambang, gerak nelayan pasti terbatas dan berpotensi memicu konflik di lapangan. Kami butuh laut yang bersih dari zona tambang,” tegasnya.
BTNUK Pastikan Kawasan Konservasi Ujung Kulon Tidak Masuk Wilayah Tambang
Menanggapi keresahan masyarakat, Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK), Ardi Andono, memberikan penjelasan mengenai peta wilayah pertambangan yang diterbitkan Kementerian ESDM.
Ia menegaskan, kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Menurutnya, informasi yang berkembang di masyarakat perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai status kawasan konservasi tersebut.
“Dalam peta Surat Keputusan Menteri ESDM tersebut, seluruh wilayah di Banten memang dipetakan potensinya, terkecuali Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Jadi kawasan TNUK tetap aman dan tidak boleh ditambang,” jelas Ardi.
Ia menyebutkan, TNUK memiliki luas sekitar 105.694,46 hektare. Kawasan tersebut terdiri atas 61.357,46 hektare wilayah daratan dan 44.337 hektare perairan.
Selain menjadi kawasan perlindungan bagi berbagai satwa langka, TNUK merupakan habitat alami Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang keberadaannya sangat dilindungi.
Ardi juga mengingatkan bahwa Ujung Kulon memiliki status internasional sebagai Warisan Dunia atau World Heritage UNESCO serta kawasan Geopark. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kelestarian ekosistemnya menjadi hal yang harus dipertahankan.
ESDM Banten: WUP Bukan Izin Langsung Menambang
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan wilayah pertambangan melalui keputusan Menteri ESDM pada Februari 2026.
Dalam kebijakan tersebut, wilayah pertambangan di Provinsi Banten dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Meski demikian, Ari menegaskan bahwa pencantuman suatu wilayah dalam kategori WUP tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, peta tersebut merupakan bagian dari pemetaan potensi geologis. Pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap harus mengikuti ketentuan tata ruang yang berlaku di setiap kabupaten dan kota.
“Penetapan WUP tidak serta-merta menjadi izin melakukan aktivitas pertambangan. Semuanya tetap dikembalikan kepada aturan tata ruang masing-masing kabupaten atau kota,” kata Ari.
Ia menjelaskan, setiap perusahaan yang berencana melakukan kegiatan pertambangan wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (RTR) serta memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari pemerintah daerah.
Tanpa pemenuhan persyaratan tersebut, izin kegiatan pertambangan tidak dapat diterbitkan.
“PKKPR itu menjadi kunci utama sebelum izin tambang bisa dikeluarkan. Jadi masih ada tahapan perizinan dan perlindungan lingkungan yang sangat ketat,” pungkasnya.
Dengan adanya penjelasan dari BTNUK dan Dinas ESDM Banten, pemerintah menegaskan bahwa penetapan peta potensi pertambangan harus dibedakan dari pemberian izin operasional tambang. Sementara itu, kekhawatiran nelayan terhadap perlindungan ekosistem laut dan keberlanjutan mata pencaharian masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

