SERANG,LINIMASSA.ID- Pengamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang atau PSU Pilkada Serang membutuhkan anggaran yang besar.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar.
Hal tersebut terungkap usai pelaksanaan rapat persiapan penganggaran PSU Pilkada Serang yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) KPU, Bawaslu Kabupaten Serang, serta dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pj Sekda Pemkab Serang, Rudy Suhartanto mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Kemendagri untuk membahas soal persiapan pengangaran untuk pelaksanaan PSU.
Dari hasil rapat tersebut, pihaknya telah menetapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp48 miliar untuk pelaksanaan PSU Pilkada Serang. Namun demikian, besaran anggaran tersebut masih akan dilakukan rasionalisasi.
“Kabupaten Serang kita masih menghitung angka, tapi sekitar Rp48 miliar ini dengan adhoc nya, nanti besok kita lihat, kawan-kawan dari KPU, Bawaslu, dan Polres serta Kodim mengusulkannya berapa, nanti akan kita rasionalisasi, baru ketemu angkanya,” katanya kepada Radar Banten, Kamis 6 Februari 2025.
Ia mengatakan, dari anggaran tersebut, pihaknya telah menetapkan besaran anggaran untuk pengamanan PSU, yakni sebesar Rp1,5 miliar. “Tadi angkanya sudah ada, rencananya untuk pengamanan kita siapkan Rp1,5 miliar, ini untuk TNI dan Polri,” tegasnya.
Ia mengatakan dari anggaran sebesar Rp48 miliar tersebut, sebagian pembayarannya yakni untuk honorarium adhoc akan diusulkan ke pemerintah provinsi. Sementara, sisanya akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Serang.
“Kalau dihitung-hitung yang harus dikeluarkan oleh Pemkab Serang itu Rp22 Miliar. Ini harus kia siapkan, kita sedang meminta bantuan anggaran dari provinsi untuk honor adhoc,” ujarnya.
Kebutuhan Anggaran PSU Pilkada Serang
Dari total kebutuhan anggaran PSU Pilkada Serang, pihaknya baru bisa menyediakan anggaran sebesar Rp11 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Untuk kekurangannya, pihaknya akan membahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini harus kita siapkan, anggarannya. Sementara kita siapkan dari BTT Rp11 miliar tinggal kita sisir anggaran nya dari anggaran lain,” ujarnya.
Ia mengaku, untuk memastikan besaran kebutuhan anggaran, pihaknya masih menunggu tahapan pelaksanaan PSU dari KPU RI. Diharapkan, tahapan PSU bisa segera keluar sehingga nantinya kebutuhan anggaran
Kita koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, untuk memastikan tahapan-tahapannya seperti apa, karena sampai hari ini belum ada tahapan yang ditetapkan dari KPU RI. “Sepertinya nanti di minggu depan harus sudah final, soal kebutuhan penganggarannya,” pungkasnya.
