linimassa.id – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) fokus menekan angka stunting. Selain penanganan, kini juga fokus pencegahan stunting sejak dini.
Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dalam rembuk penanganan stunting yang berlangsung di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Kamis (7/7).
Benyamin mengatakan, dalam kegiatan tersebut beberapa kajian dan langkah-langkah strategis dibahas. Menurutnya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (hpk).
Kondisi gagal tumbuh pada anak balita, lanjut Benyamin, disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang.
“Untuk itu, penurunan dan pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit tidak menular degeneratif,” kata Benyamin dalam acara tersebut.
Menurutnya, penanganan stunting merupakan investasi pembangunan jangka panjang bidang sumber daya manusia. Sebab, stunting disebabkan oleh faktor multidimensi yang dalam penanganannya memerlukan peran dari berbagai lintas sektoral.
Untuk itu 8 aksi ini akan dilakukan untuk menekan angka stunting dan menurunkan stunting. Pertama yakni, melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi.
“Aksi 1 ini telah dilaksanakan dan ditetapkan 19 kelurahan sebagai lokus prioritas penanganan stunting melalui keputusan walikota nomor:050/kep.174-huk/2022 tentang kelurahan lokasi prioritas pencegahan dan penurunan stunting tahun 2023,” paparnya.
Daftar 19 kelurahan itu yakni Kelurahan Serpong, Paku Jaya, Bakti Jaya, Kademangan, Pondok Benda, Pamulang Timur, Pondok Cabe Ilir, Benda Baru, Serua, Jombang, Pondok Ranji, Cempaka Putih, Rempoa, Pisangan, Pondok Kacang Timur, Pondok Betung, Pondok Karya, Perigi Baru, dan Pondok Aren.
Kedua yakni menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi.
“Aksi kedua ini telah dilaksanakan dan menghasilkan rancangan rencana program dan kegiatan intervensi yang terintegrasi,” ungkap Benyamin.
Untuk aksi ketiga ini dilakukan yakni rembuk stunting yang merupakan langkah lanjutan untuk mengkonfirmasi, menerima masukan lebih lanjut, menyepakati dan memberikan komitmen terhadap percepatan pencegahan dan penurunan stunting di kota tangerang selatan.
Sementara itu, lima aksi selanjutnya yang menjadi agenda ke depan Pemkot yakni memberikan kepastian hukum bagi kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan kelurahan dalam intervensi gizi terintegrasi.
Kemudian memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat kelurahan.
Serta Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, Pemkot Tangsel juga melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten/kota.
Dan terakhir melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Tangsel, Yusuf Ismail menambahkan, sejak tahun 2021 Tangsel sudah ditetapkan menjadi salah satu lokus prioritas pencegahan dan penurunan stunting.
“Berdasarkan data by name by address melalui aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat, ternyata kenaikan prevalensi tersebut terjadi pada kelurahan yang berada di luar lokus penanganan stunting,” ujarnya.
Dengan adanya kenaikan stunting itu, kini pihaknya menambah Kelurahan yang dijadikan lokus penanganan stunting.
“Salah satunya dengan penambahan jumlah kelurahan yang menjadi lokus prioritas penanganan stunting. Yang tadinya 10 kelurahan pada 2021-2022 menjadi 19 pada tahun 2023,” paparnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dr Allin Hendallin Mahdaniar mengatakan, Rembuk Stunting tersebut sebagai upaya sosialiasi penanganan stunting.
Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kota Tangerang Selatan meningkat. Pada 2019 lalu, tercatat angka stunting mencapai 15,39 persen. Angka itu kemudian meningkat pada 2021 menjadi 15,5 persen.
“Kegiatan Rembuk Stunting ini sebagai upaya mensosialisasikan dan membuat komitmen kembali bersama-sama melakukan penanganan stunting di Kota Tangerang Selatan,” kata Allin, Kamis (7/7/2022).
Allin menerangkan, dari data Dinas Kesehatan hasil dari survei di lapangan dari 133.000 balita ada 2.043 balita yang alami stunting atau hanya 1,5 persen. Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan balita alami stunting.
“Penyebabnya banyak hal, ada hal yang memang lebih seringnya dari 2.043 di usia 2 tahun ke atas kemungkinan bagaimana pola asuh dan pola makan,” terangnya.
“Ini yang terus kita gencarkan berkolaborasi dengan OPD lain dengan DPMP3AKB, Dinas Pertanian, dan dinas lainnya bagaimana kita bersama sama mencegah itu dari hulu sampai hilir,” sambung
Allin menuturkan, pihaknya bersama-sama melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk penanganan stunting. Intervensi spesifik dilakukan sebelum anak lahir dan setelah anak lahir.
Sebelum anak itu lahir, kata Allin, bagaimana para remaja yang akan hamil tidak kurang darah, maka diadakan program tablet penambah darah untuk remaja.
“Bagaimana saat hamil ibu ini memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali, dipastikan tidak kurang gizi dan energi kronik. Kemudian bagaimana setelah lahir, bayi itu diberikan ASI ekslusif, pola makannya,” tuturnya.
Menurutnya, periode emas anak itu berada pada 1.000 hari setelah kelahiran. Sehingga para orang tua harus menjaga betul mulai dari pembuahan hingga anak usia 2 tahun.
“Periode emas itu 1.000 hari setelah kelahiran jadi itu yang harus dijaga betul,” tekan Allin.
Untuk melakukan pencegahan stunting pada balita, Allin menuturkan, pihaknya sudah menyosialisasikan data stunting ke kecamatan dan kecamatan serta bekerjasama dengan Kementerian Keagamaan (Keagamaan) untuk melakukan edukasi bagi calon pengantin.
“Kita action, kita sudah mempublikasikannya data ke lurah dan camat mereka sudah tahu dan artinya setelah itu kita turun sama-aama termasuk dengan Kemenag. Bagaimana kita mengedukasi calon pengantin sehingga betul-betul mereka sama-sama peduli terhadap dirinya sendiri dan keluarganya di masa depan bahwa ini harus kita jaga,” pungkas Allin. (Adv)
