SERANG, LINIMASSA.ID – Pemkot Serang sewa mobil listrik untuk keperluan kendaraan dinas atau randis pejabat dan pegawai pada tahun 2026.
Sistem penyewaan mobil listrik untuk randis Pemkot Serang ini akan dilakukan per tahun. Sehingga dapat menekan biaya operasional pengadaan kendaraan dinas.
Dengan Pemkot Serang sewa mobil listrik, seluruh kendaraan dinas yang saat ini sudah ada, atau berbahan bakar BBM, bakal dilelang.
Kebijakan ini dilakukan, lantaran Pemkot Serang menilai, kepemilikan kendaraan dinas mengeluarkan anggaran cukup besar dibandingkan dengan sistem penyewaan.
Kendati demikian, Pemkot Serang sewa mobil listrik yang dimulai tahun depan ini pelaksanaannya bakal dilakukan secara bertahap.
Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah atau BPKAD Kota Serang Imam Rana Hardiana mengatakan, pengalihan kendaraan dari jenis BBM ke listrik berdasarkan aturan instruksi Presiden atau Inpres Nomor 7 Tahun 2022, tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau EV sebagai Kendaraan Dinas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Pemkot Serang Sewa Mobil Listrik, Ini Manfaatnya
Dengan akan diberlakukannya kebijakan Pemkot Serang sewa mobil listrik, akan memberikan beberapa manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Kota Serang dari segi efisiensi anggaran.
Seperti yang disampaikan Walikota Serang Budi Rustandi, kata Imam, Pemkot Serang sewa mobil listrik akan merasakan manfaat dari segi biaya pemeliharaan yang murah dan hemat bahan bakar.
“Karena kan bahan bakarnya mengganti energi fosil ke terbarukan,” kata Imam, Jumat 23 Mei 2025.
Imam mengaku, pengadaan sewa kendaraan listrik itu akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap OPD masing-masing.
“Kemudian juga nanti ada proses-proses selanjutnya setelah itu apakah memang pengadaan dan juga lain-lain seperti ini. Jadi ini masih sedang bergulir ya mudah-mudahan bisa segera,” katanya.
Diketahui, Pemkot Serang sewa mobil listrik yang bakal dilaksanakan di tahun 2026 ini, juga bakal dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya baik di Pemerintah Provinsi Banten maupun provinsi lainnya di Indonesia.
