linimassa.id – Indonesia mengenal Tritura atau tri tuntutan rakyat. Peringatan ini dilakukan setiap 10 Januari.
Tritura merupakan peristiwa demonstrasi yang diajukan mahasiswa dan masyarakat kepada rezim Soekarno untuk memulihkan keadaan bangsa. Latar belakang aksi Tritura adalah ketidakpuasan mahasiswa dan masyarakat atas kebijakan pemerintah saat itu.
Tritura disebut sebagai tonggak sejarah lahirnya Orde Baru. Awalnya, terjadi gerakan 30 September 1965 yang kemudian dikenal dengan G/30S.
Mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi Tritura dengan alasan Pemerintahan Orde Lama yang lambat dan tidak tegas terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Di mana PKI dianggap sebagai biang kerusuhan pada 30 September 1965.
Mereka turun ke jalan menyerukan aksi Tritura yang dimulai pada 10 Januari 1966. Pembacaan tuntutan dari aksi Tritura terjadi di halaman Fakultas Kedokteran UI.
Pemerintah menetapkan Hari Tritura sebagai momen peringatan terhadap aksi demonstrasi besar tahun 1966 yang melibatkan aktivis dan mahasiswa. Hari ini diresmikan untuk mengingatkan pada tiga tuntutan rakyat yang diutarakan dalam peristiwa tersebut.
Berikut Isi Tritura:
- Membubarkan Partai Komunis Indonesia
Pemerintah dinilai lambat dalam mengambil sikap terhadap PKI yang dianggap terlibat dalam peristiwa G/30S, dan banyak tokoh komunis yang berada di dalam kabinet pemerintahan.
- Rombak Kabinet Dwikora
Pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan kestabilan politik, ekonomi, dan sosial. Menurut masyarakat, Presiden Soekarno lebih mementingkan perebutan Irian Barat dan urusan konfrontasi Indonesia-Malaysia.
- Turunkan Harga
Kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah kurang tepat yang membuat kestabilan ekonomi semakin memburuk.
Supersemar
Banyak organisasi yang turut andil dalam aksi Tritura. Seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan organisasi lainnya.
Pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno melakukan perombakan kabinet sebagai tanggapan atas aksi Tritura. Namun tetap mempertahankan simpatisan PKI.
Mahasiswa kembali melakukan unjuk rasa pada 24 Februari 1966. Dalam aksi tersebut, seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tertembak dan gugur.
Setelah peristiwa itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Isinya memberikan tugas dan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia.
Supersemar merupakan awal bagi Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Supersemar juga menjadi awal muncul dan berkembangnya kekuasaan Orde Baru.
Tidak berhenti di situ, berbagai lapisan masyarakat turut serta dalam aksi ini. Organisasi guru, seperti Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), membaur dalam aliran demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. Organisasi perempuan, seperti Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), memberikan dimensi yang kaya dalam konteks pergerakan ini.
Demikian pula, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) juga ikut serta memberikan warna dalam momentum ini. Kesatuan antara berbagai elemen ini menciptakan kekuatan yang memperkuat tujuan bersama dalam aksi demonstrasi Tritura, membawa perasaan ketidakpuasan, aspirasi, dan tuntutan bersama dalam sebuah gerakan yang mencerminkan keberagaman dan solidaritas dalam tindakan.
Aksi ini menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan bahwa perubahan dan penentangan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dapat bersumber dari kesatuan berbagai elemen masyarakat.
Peringatan Hari Tritura bukan hanya sekadar penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga menjadi momen untuk merenung dan memahami pentingnya partisipasi rakyat dalam menyuarakan aspirasi demi perubahan yang lebih baik.
Kondisi Politik
Dilihat dari sejarahnya Tritura (Tri Tuntutan Rakyat) berawal karena kondisi politik di Indonesia mulai dari tahun 1960-1965, diwarnai dengan konstelasi tiga kekuasan politik, diantaranya ABRI (Angkatan Darat), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kepemimpinan yang berpusat pada Soekarno.
Ketidakstabilan politik telah berkontribusi pada penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.
Apalagi kondisi ini diperparah oleh kebijakan Presiden Soekarno yang membuat Indonesia dijauhi dari negara-negara Barat. Hal ini dikarenakan Soekarno sering menunjukkan sikap anti-neokolonialisme dan neoimperialisme, yang menyebabkan posisi Indonesia semakin sulit.
Selain itu, sikap Soekarno tersebut menyebabkan Indonesia semakin kehilangan dukungan internasional, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
Puncaknya terjadi pada peristiwa G30S atau Gerakan 30 September, yang menyeret PKI sebagai pelaku utama. PKI, yang memiliki hubungan dekat dengan Soekarno, dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan tujuh jenderal TNI.
Tetapi menuju pergantian tahun 1965 ke 1966, belum ada tindakan pemerintah yang memberikan dampak positif. Selain itu, pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah mengganggu aktivitas perekonomian.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, diterapkan sistem ekonomi terpimpin di mana seluruh aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya dianggap sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dengan pusat memegang kekuasaan yang besar, terutama di bawah kewenangan Soekarno pada masa itu.
Kebijakan Soekarno untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 juga memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Sikap keras Soekarno diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1965, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan ekspor.
Akibatnya, sejak tahun 1961, negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dolar AS.
Hal itu merupakan dampak dari politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Meskipun perekonomian semakin defisit, Soekarno justru semakin gencar dalam menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia.
Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces (Ganefo) pada 1963 dan Conference of the New Emerging Forces (Conefo) pada 1965 meningkat secara signifikan. Hal itu menyebabkan defisit anggaran belanja pemerintah meningkat dari 29,7 persen pada 1961 menjadi 63,4 persen pada 1965.
Sejak 1961, situasi moneter yang semakin parah ditandai oleh tingginya laju inflasi (hiperinflasi). Pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan yang signifikan antara 1962-1963. Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161 persen.
Sementara itu, tingkat inflasi mencapai 592 persen. Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dolar AS dari International Monetary Fund (IMF). Tentu saja, keputusan tersebut membuat investasi juga merosot tajam.
Bagi kalangan rakyat menengah ke bawah, kondisi ekonomi tersebut dirasakan cukup berat. Bahkan untuk membeli kebutuhan pokok seperti gula, beras, dan minyak tanah, penduduk harus antri berjam-jam dalam deretan panjang. (Hilal)
