LINIMASSA.ID – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik.
Gibran resmi mengundurkan diri dengan mendatangi Gedung MPR RI, Kamis 12 November 2026. Sejumlah relawan juga berkumpul untuk memberikan dukungan kepada putra sulung Joko Widodo tersebut.
Gibran kemudian menuju Kantor Sekreatariat Wakil Presiden RI di Istana Negara dan tiba sekitar pukul 11.30 WIB. Moment itu juga menjadi perpisahaan gibran dengan para pegawai.
Sehari sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membenarkan kabar tersebut saat dimintai konfirmasi mengenai pengunduran diri Gibran. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar memang benar. “Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.
Sebelumnya, Gibran disebut telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut terjadi di tengah berkembangnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Wacana itu mencuat untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Isu pengunduran diri Gibran sebenarnya telah berkembang sebelum adanya konfirmasi dari Budi Arie. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Fakta Ijazah SMA Gibran
Dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK disebut tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.
Perkembangan persoalan hukum dan administrasi tersebut membuat posisi Gibran sebagai Wakil Presiden terus menjadi sorotan publik.
