linimassa.id – Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi permintaan mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj agar pemerintah mencabut larangan buka puasa bersama untuk pejabat.
Menurutnya, pernyataan Said Aqil sebagai bagian dari demokrasi dan penilaian dari masyarakat.
“Iya, enggak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat,” kata Mahfud MD, dikutip Senin (27/3/2023).
Mahfud sendiri merasa aturan tersebut juga berpengaruh pada dirinya, di mana sebetulnya telah menyiapkan kegiatan buka puasa bersama beberapa sesi.
Namun, dengan adanya aturan itu, terpaksa buka puasa hanya bersama istri.
Terkait dengan kebijakan tersebut sebagai sikap over intervensi pemerintah, ia berpandangan positif bahwa itu bagian dari kritis membangun yang disampaikan oleh masyarakat.
“Ya, tidak apa-apa terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, itu namanya demokrasi, namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini,” kata Mahfud MD.
Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj meminta agar pemerintah mencabut larangan buka puasa bersama pejabat.
Menurutnya, larangan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak percaya di masyarakat.
Said Aqil menyebut, buka puasa bersama telah menjadi budaya. Bukan hanya di Indonesia, tapi oleh masyarakat muslim di luar negeri.
“Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah jadi budaya,” kata Said Aqil, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sikap pemerintah melarang bukber sebagai bentuk intervensi berlebih atas ruang-ruang kehidupan keagamaan.
Di mana selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.
Namun, lanjut dia, dicoba diambil alih, dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung, dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat.
Menurutnya, boleh saja Pemerintah membuat imbauan. Misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah untuk bukber.
“Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidil Haram, Mekah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa.”
“Hanya maksudnya itu baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama,” pungkas mantan Ketum PBNU dua periode ini.
