linimassa.id – Komisi II DPR RI meminta Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan publik yang adil, merata serta memberdayakan masyarakat yang lemah agar semua mampu mengakses pelayanan publik dengan rata.
Permintaan itu diungkapkan oleh anggota Komisi II DPRD RI Heru Sudjatmiko saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada Selasa (6/12/2022) lalu.
Heru meminta, pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel jangan sampai hanya bisa dinikmati oleh warga kalangan mampu dan kuat secara ekonomi maupun strata sosial.
“Khusus pelayanan publik memang selalu saya tekankan, jangan sampai pelayanan publik hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu, bahkan oleh mereka yang kuat. Sehingga, adil, merata, dan memberdayakan. Memberdayakan mana? masyarakat yang masih lemah,” tekan Heru dikutip dari Parlementaria Terkini, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, konsep layanan publik yang adil dan merata perlu diterapkan di Tangsel lantaran masih terdapat masyarakat yang belum sadar dengan hak-hak yang harus mereka dapatkan terkait pelayanan publik.
“Mereka nggak sadar akan hak-haknya, nggak sadar bahwa dia mungkin belum mendapatkan pelayanan yang semestinya. Bahkan mereka tidak sadar juga mungkin pelayanan jenis apa yang dibutuhkan. Nah ini yang harus diberdayakan,” ungkap Heru.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga memberi masukan agar Pemkot Tangsel melakukan evaluasi secara rutin dan sistematis terhadap kepuasan pelayanan serta menerima saran, masukan, dan kritikan.
“Sangat mungkin saran dan masukan, kritik dari warga adalah warga yang sudah cerdas. Jadi, saya selalu titik beratkan ini yang harus diberdayakan, ini (masyarakat yang masih lemah). Yang sudah maju, lebih maju, yang usahanya sudah sukses, lebih sukses. Tapi jangan lupa rakyat kita,” jelasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah VII itu berharap Pemerintah Kota Tangsel dapat menciptakan kemakmuran bagi semua masyarakatnya dengan memberikan pelayanan public, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
“Dalam pandangan saya, Kepala Daerah harus selalu mencari yang belum sejahtera itu yang mana? yang belum terjangkau program pendidikan yang memadai yang mana? Jadi program-program yang untuk menyentuh rakyat seperti posyandu, wajib belajar dan sebagainya itu harus menjadi kesadaran pelayanan yang memberdayakan,” tutup Legislator Dapil Jawa Tengah VII itu. (red)
