LINIMASSA.ID – Pada debat Pilgub Banten 2024 kedua. Airin Rachmi Diany, calon gubernur nomor urut 01, memiliki strategi untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Banten jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2024-2029.
Strategi ini dipaparkan dalam debat Pilgub Banten 2024 kedua, yang berlangsung pada Kamis 7 November 2024.
Airin menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan setiap daerah juga memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang diketuai oleh gubernur dengan dukungan Bank Indonesia serta TPID di tingkat kabupaten/kota.
“Tugas TPID ini memastikan bagaimana inflasi tidak terjadi kenaikan atau penurunan” ujarnya.
Pada debat Pilgub Banten 2024 kedua ini, ia menggambarkan inflasi seperti tekanan darah, yang harus dipertahankan stabil tanpa fluktuasi berlebihan.
Untuk itu, ia berencana melakukan pemantauan berkala dengan pengawasan langsung dari Bank Indonesia.
“Inflasi itu seperti tekanan daerah enggak boleh tinggi dan juga enggak boleh rendah. Sebagai gubernur harus melakukan evaluasi sebulan dan tiga bulan. Gubernur menjembatani komunikasi masukan dari kab/kota,” tegasnya
Lebih lanjut, Airin menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berperan dalam mengawasi dan mencegah praktik-praktik seperti penimbunan bahan pokok, yang dapat memicu kenaikan harga.
Ia juga menyoroti peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan BBM.
“Bulog memastikan bahan pokok ada. BBM ada. Tugas gubernur memantau. Apabila diharuskan penegakan hukum maka berkoordinasi dengan polisi,” tambahnya.
Debat Pilgub Banten 2024 kedua
Airin mendukung pelaksanaan operasi pasar bila waktunya tepat, serta menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dalam pengendalian inflasi jika diperlukan.
“Tugas gubernur adalah mengawasi, melakukan monitoring dan evaluasi, Bila perlu operasi pasar, lakukan operasi pasar pada waktunya, apabila harus ada penegakan hukum, maka lakukan penegakan hukum, jangan sungkan, dan tentunya terus koordinasi komunikasi” tegasnya
Debat kedua Pilgub Banten 2024 ini mengusung tema “Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah,”
Debat Pilgub Banten 2024 kedua ini diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, serta pasangan nomor urut 2, Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah.
Debat Pilgub Banten 2024, Airin Tanya Andra Soal Target IPM pada RPJPD Banten yang Lebih Rendah dari RPJPN
Pada debat Pilgub Banten 2024 kedua, setiap pasangan calon (paslon) saling melemparkan pertanyaan pada rivalnya.
Seperti Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany yang menanyakan mengenai target indeks pembangunan manusia (IPM) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten 2025-2045.
Airin menyebut jika RPJPD yang telah disahkan oleh Andra Soni yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Banten berbeda dengan Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menentukan target
Airin menanyakan target RPJPD Banten tentang target pembangunan IPM berbeda dengan target dari nasional dalam RPJPN.
“Saya melihat bahwa untuk membuat SDM unggul, IPM berubah menjadi indeks modal manusia dan di Banten menerapkan target di tahun 2045 itu 0,71 padahal RPJPN 2045 adalah 0,73, bagaimana hal tersebut bisa terjadi ? di mana target daerah jauh lebih rendah dari pada tingkat nasional .Strategi apa yang akan dilakukan dalam rangka melampaui indeks modal manusia tersebut,” tanya Airin kepada Andra.
Pertanyaan Airin ini langsung dijawab oleh Andra Soni. Ia menjawab, RPJPD itu dilaksanakan berdasarkan instruksi Kemendagr, belum berdasarkan dari RPJPN.
“Itulah yang menyebabkan beberapa angkanya perlu dikoreksi oleh Kemendagri,setelah terjadinya rpjpn dan kemudian apa upaya kita terkait dengan ini tentu RPJPD. Tentu kita harus mengikuti dengan RPJPN,” ucapnya.
Menurutnya, RPJPN merupakan sandaran dalam melaksanakan pembangunan daerah. Karena, Pemrov Banten diberikan tiga urusan yaitu urusan absolut yang menjadi tanggung jawab daripada pemerintah pusat, antara lain soal keamanan, pertahanan, moneter dan agama.
Kenudian urusan konkuren yakni urusan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, terakhir adalah urusan pemerintahan umum yang dibuat oleh pemerintah pusat tapi dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Strategi kita adalah tegak lurus dengan apa yang dicanangkan oleh undang-undang yaitu RPJPN dan kemudian kita laksanakan sepenuh hati, kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undanga,” ujarnya.
Andra menyebut segala program yang telah dijalankan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah memiliki tujuan yang baik. “namun itu akan gagal, jika di tengah jalan saat masih terjadi praktek-praktek korupsi, itulah strategi kita. Menjaga bagaimana tidak lagi terjadi praktek-praktek korupsi yang merugikan kepentingan masyarakat,” imhuhnya..
Menanggapi pernyataan Andra Soni, Airin mengatakan pada debat Pilgub Banten 2024, dalam mengatasi perbedaan target RPJPD dan RPJPN, Pemprov Banten harus lebih dahulu melihat indikator-indikator yang jadi pembeda.
Lebih jauhnya, politisi Golkar ini mengatakan, guna membangun indeks modal manusia
indikator pembentukannya melalui bidang pendidikan.
“Tentu kita lihat dari angka rata-rata lama sekolah yang harus sama, makanya kenapa visi kami adalah Banten maju bersama, jangan lagi ada daerah yang tertinggal, jangan lagi ada daerah yang sendirian. Tapi bagaimana maju bersama-sama, baik di bidang pendidikan maupun juga dari kualitas pendidikan itu sendiri,” tuturnya.
“Jangan sampai anak-anak kita cuman asal sekolah dapat ijazah, tapi susah cari kerja maka pentingnya kualitas pendidikan,” pungkasnya.
