LINIMASSA.ID, BANTEN – Hari baru mulai, pikiran Pareang (57) sudah berkecamuk. Bagaimana mencukupi kebutuhan makan harian keluarganya.
Upahnya sebagai petugas kebersihan berstatus PPPK paruh waktu di Pemerintahan Provinsi Banten jauh dari kata cukup, Rp1,7 juta perbulan.
Jika dihitung sehari Rp60 ribu untuk makan makan dia dan istrinya saja, upahnya sudah minus untuk bisa makan selama sebulan.
Meski sudah 16 tahun menikmati debu jalanan megahnya area kantor Gubernur Banten, tapi sejahtera masih angan-angan bagi Pareang dan rekan senasibnya.
“Sekarang lebih parah, saya ngambil motor cicilannya Rp1,1 juta. Atuh gimana enggak habis. Istri juga kadang kasihan, enggak usah ribut kalau enggak ada setoran. Jadi pusing mikirin cicilan sama makan,” keluhnya.
Nasib sama juga dialami Eman Suherman (34). Keluhannya tak kalah pahit. Dia harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Saya paruh waktu Rp1,7 juta, kerja dari jam 07.00 sampai 16.00 WIB. Gaji segitu mah ngga cukup lah, pas-pasan doang, malah kurang,” ungkapnya.
Nasib Maskanah (55) tak kalah sedih. Ia harus rela gali lubang tutup lobang, atau berutang demi menyambung hidup.
Dia harus memutar otak setiap hari agar kebutuhan keluarga, cicilan tetap tercukupi di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.
“Saya kerja dari 2019, kerjanya masuk pagi jam 6 sudah di sini, langsung kerja (menyapu-red) jalan terus kalau ada rumput di gedung. Ya gaji malah kurang buat ngutang warung, buat makan sehari hari. Ibu mah kalau gajian bayar utang warung habis, setiap harinya kan ngutang sayur, beras sekarung,” kata Maskanah meratapi nasibnya.
Ia meminta, pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan yang kerap menghadapi masalah ekonomi.
“Kami ingin diperhatikan, semoga aja dapat kenaikan gaji,” katanya.
Mirisnya, Gubernur Banten Andra Soni justru menggelontorkan anggaran belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp55,47 miliar dalam APBD 2026.
“Saya kaget sih, segitu gedenya (anggaran tenaga ahli), tapi enggak dirasain sama kami,” ungkap Pareang.
Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, belanja jasa tenaga ahli terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada 2024 anggarannya sekitar Rp38 miliar, naik menjadi Rp52,38 miliar pada 2025, dan kembali meningkat menjadi Rp55,47 miliar pada APBD 2026. Dalam dua tahun terakhir, anggaran tersebut bertambah lebih dari Rp17 miliar atau sekitar 46 persen.
Kata Pemprov Soal Anggaran Tenaga Ahli Gubernur Banten
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Mahdani mengatakan, pihaknya masih menelusuri rincian anggaran tersebut.
“Ini lagi saya cek dulu. Kok sampai Rp55 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” katanya.
Menurut Mahdani, nilai belanja jasa tenaga ahli dimungkinkan masih mencakup sejumlah komponen belanja lain yang berada dalam kelompok rekening yang sama.
“Bisa jadi ada yang tergabung ke situ. Misalnya aset, bensin, pajak kendaraan atau belanja lain yang masuk dalam satu kelompok rekening. Makanya sekarang lagi dipisah-pisah dulu,” pungkasnya.
