SERANG, LINIMASSA.ID – Anggaran perjalanan dinas di seluruh OPD Kota Serang dipangkas 50 persen.
Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah melakukan pemetaan anggaran setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Pasalnya, dalam aturan tersebut telah mengatur bahwa daerah, baik kota maupun provinsi, termasuk Pemerintah Kota Serang harus mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Selain itu, pengeluaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, seminar, serta focus group discussion (FGD) juga harus dibatasi.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang, Arif Redi Winata, memastikan efisiensi ini akan berdampak pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Serang.
“Sesuai Inpres, belanja SPPD, belanja pendukung, serta kegiatan seremonial dan kajian akan kami petakan untuk penyesuaian,” ujar Redi, Kamis, 20 Februari 2025.
Redi mengatakan, pihaknya sudah memetakan terkait efisiensi tersebut. Namun, ia mengaku masih menunggu petunjuk teknis untuk mengetahui nilai besaran efisiensi lainnya.
“Cuman memang, untuk nilai berapa rupiah dari hasil efesiensi-nya kami belum tahu, apakah diserahkan kepada daerah, atau nanti ada petunjuk teknis lagi. Nilainya berapa gitu yang diefisiensikan,” kata Redi.
Menurut Redi, berdasarkan hasil rapat zoom bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, seluruh OPD wajib memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
“Pemotongan perjalanan dinas 50 persen ini sebagaimana yang disampaikan Pak Dirjen, untuk seluruh OPD yang ada di pemerintah daerah tanpa terkecuali. Intinya yang diamanatkan sih yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu untuk seluruh OPD tanpa terkecuali,” ungkap Redi.
Tenaga Honorer Kota Serang Kategori ini Bakal Dirumahkan, Begini Kata Pemkot Serang
Tenaga honorer Kota Serang akan terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, dengan risiko dirumahkan.
Namun, hanya honorer kategori ini saja yang akan terkena dampak dirumahkan oleh Pemerintah Kota atau Pemkot Serang.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono, kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2025 tidak berdampak pada pegawai pada jam kerja ASN saat ini.
Bahkan, pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Serang pun masih bekerja dengan jadwal kerja seperti biasanya, yakni lima hari dalam sepekan.
“Belum berdampak, kerja juga masih lima hari terus melaksanakan tugas-tugas. Belum ada WFA (work from anywhere),” kata Karsono, Kamis, 20 Februari 2025.
Karsono menegaskan, untuk tenaga honorer yang bekerja di bawah dua tahun, Pemkot Serang terpaksa akan merumahkan mereka sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran yang dimandatkan oleh pemerintah pusat.
“Setelah selesai pendataan honorer nanti yang kurang dari dua tahun itu akan tereliminasi,” ujar Karsono.
