SERANG, LINIMASSA.ID – Wilayah perairan yang berada di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, tercantum dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketentuan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri ESDM mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten yang mulai berlaku sejak Februari 2026.
Dalam dokumen peta yang menjadi lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan sekitar Ujung Kulon ditampilkan dengan arsiran krem. Berdasarkan keterangan pada legenda peta, warna tersebut menunjukkan kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan bahwa kawasan tersebut tercantum dalam penetapan wilayah pertambangan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa masuknya suatu kawasan dalam WUP bukan berarti kegiatan eksploitasi tambang bisa langsung dilaksanakan.
Ari menjelaskan, berdasarkan keputusan Menteri ESDM yang diterbitkan Februari lalu, terdapat tiga kategori wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
“Wilayah pertambangan di Banten ada tiga. Berdasarkan Kepmen ESDM pada Februari kemarin, kita ada tiga, yaitu WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), dan Wilayah Pencadangan (WPN),” ujar Ari, Selasa (17/11/2026).
Emas di Ujung Kulon
Ia menerangkan, proses penentuan wilayah pertambangan di Ujung Kulon dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam proses tersebut, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota turut dimintai pertimbangan agar pemetaan potensi tambang tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang.
Ari menekankan, wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang di daerah masing-masing. Artinya, pencantuman dalam peta wilayah pertambangan tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Salah satu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum izin pertambangan diterbitkan adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR (Rencana Tata Ruang) dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” jelasnya.
Keberadaan kawasan perairan Ujung Kulon dalam peta WUP turut menjadi sorotan setelah Gubernur Banten, Andra Soni, menyampaikan komitmennya untuk mempertahankan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah konservasi.
Andra meminta agar kawasan yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi tersebut tetap dijaga kelestariannya dan tidak dijadikan objek eksplorasi pertambangan.
Ia menegaskan, pencantuman suatu wilayah dalam peta potensi pertambangan tidak berarti seluruh kawasan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi. Terlebih, wilayah yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup satwa langka harus mendapatkan perlindungan.
Dengan demikian, pemanfaatan potensi pertambangan di Banten tetap harus mempertimbangkan ketentuan tata ruang serta aspek perlindungan lingkungan hidup.

