PANDEGLANG, LINIMASSA.ID – Desa Mangkualam dan Padasuka di Kecamatan Cimanggu, dua desa di Pandeglang ini dikenal memiliki potensi sumber daya emas. Kedua wilayah tersebut sejak lama menjadi lokasi aktivitas gurandil atau penambangan emas tanpa izin (PETI).
Letak kedua desa itu berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Wilayahnya juga bersinggungan dengan area konsesi dan eksplorasi pertambangan emas milik PT Aneka Tambang (Antam) serta PT Cibaliung Sumberdaya (CSD).
Aktivitas penambangan emas di dua desa di Pandeglang ini, oleh masyarakat setempat diketahui sudah berlangsung jauh sebelum perusahaan pertambangan beroperasi di kawasan tersebut.
Hingga kini, kegiatan gurandil masih ditemukan, meskipun jumlah dan skalanya disebut telah mengalami penurunan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penambangan di desa di Pandeglang yang masih berlangsung dalam skala terbatas tersebut dilakukan di atas lahan milik pribadi warga dan berada jauh dari kawasan TNUK.
Salah seorang warga Pandeglang, Imam S, membenarkan bahwa Desa Mangkualam dan Padasuka sejak dahulu dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi emas sekaligus menjadi lokasi aktivitas penambangan tradisional.
“Sepertihalnya Desa Padasuka dan Mangkualam. Yang sudah lama menjadi pusat aktivitas para gurandil,” katanya.
Desa di Pandeglang Miliki Emas
Ia menyebutkan, keberadaan penambang tanpa izin hingga saat ini belum sepenuhnya hilang. Namun, aktivitasnya tidak lagi sebesar sebelumnya seiring dengan meningkatnya upaya penertiban terhadap praktik PETI.
“Untuk aktivitas gurandil masih ada tapi skala kecil dan di lahan milik pribadi,” katanya.
Terpisah, Camat Cimanggu, Encun Sunayah, mengungkapkan bahwa masyarakat dari kedua desa tersebut sebenarnya telah mengupayakan legalitas kegiatan pertambangan melalui pengajuan permohonan izin kepada pemerintah.
Bahkan, Bupati Pandeglang disebut telah menyampaikan permohonan izin pertambangan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai pengajuan tersebut.
“Bahkan Ibu Bupati sudah mengajukan permohonan izin tambang kepada Kementerian ESDM. Namun belum ada kabar lagi,” katanya.
Menurut Encun, pengajuan izin tersebut juga dilatarbelakangi oleh tidak beroperasinya dua perusahaan tambang emas, yakni PT Antam dan PT CSD, selama kurang lebih enam tahun terakhir.
Meski kedua perusahaan telah menghentikan kegiatan operasionalnya, masa berlaku izin yang dimiliki disebut masih berlangsung hingga 2028. Sementara itu, Kementerian ESDM belum menerbitkan keputusan terkait permohonan izin pertambangan masyarakat.
“Kurang lebih selama 6 tahun sudah tidak beroperasi. Namun Kementerian ESDM belum mengeluarkan sampai habis izin pada Tahun 2028,” katanya.
Encun menegaskan, lahan yang diusulkan masyarakat untuk kegiatan pertambangan bukan merupakan bagian dari kawasan TNUK maupun wilayah konsesi PT Antam dan PT CSD. Lokasi tersebut merupakan tanah milik pribadi warga setempat.
Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin menjalankan kegiatan penambangan emas secara legal harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Salah satu skema yang dapat ditempuh adalah mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui Kementerian ESDM.
IPR merupakan perizinan khusus untuk kegiatan pertambangan rakyat yang hanya dapat diberikan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Jadi, izin tambang emas rakyat di bawah regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) disebut Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Izin ini hanya dapat diterbitkan di lokasi yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat,” katanya.

