SERANG, LINIMASSA.ID – Kongres V Rakyat Banten yang digelar di Pondok Pesantren Darunnajah 14, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa, 10 November 2026, menjadi ruang penyampaian berbagai aspirasi terkait persoalan daerah hingga dinamika politik nasional.
Forum tersebut diikuti sejumlah elemen masyarakat, mulai dari tokoh pendiri Provinsi Banten Embay Mulya Syarif, kalangan ulama, kiai, ustaz, akademisi, tokoh masyarakat adat, perwakilan Pemerintah Provinsi Banten, unsur TNI-Polri, hingga para santri.
Dalam Kongres V Rakyat Banten tersebut, sejumlah persoalan nasional turut menjadi pembahasan. Di antaranya adalah isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Selain itu, forum juga menghasilkan rekomendasi agar DPR RI segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Presidium Kongres V Rakyat Banten sekaligus tokoh pendidikan Banten, Embay Mulya Syarief, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri dalam menjaga keamanan serta stabilitas nasional di tengah perkembangan situasi politik.
Embay menilai dinamika politik belakangan ini menunjukkan adanya kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap pihak-pihak yang menurut penilaiannya berupaya menciptakan kegaduhan demi kepentingan kekuasaan.
“Kita tidak menyangka situasi perpolitikan kita kok jadi liar begini. Ada upaya-upaya untuk melakukan kekacauan politik. Mereka-mereka yang haus kepada kekuasaan tapi dengan cara-cara yang terhina,” ungkapnya.
Ia menegaskan, masyarakat Banten diharapkan tetap menjaga kondusivitas dan tidak mengambil langkah yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.
Embay juga menyampaikan bahwa masyarakat Banten mendukung langkah tegas Presiden dan Kapolri terhadap pihak-pihak yang dinilai melakukan pengkhianatan terhadap negara, baik di lingkungan pemerintahan maupun institusi kepolisian.
“Kita dukung apa pun yang dilakukan tindakan tegas oleh Presiden Prabowo bersama Kapolri. Masyarakat Banten sangat mendukung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Embay menjelaskan bahwa penyelenggaraan Kongres V Rakyat Banten pada awalnya tidak secara khusus dirancang untuk menanggapi perkembangan politik di Jakarta. Namun, munculnya berbagai dinamika nasional membuat forum tersebut turut menyuarakan dukungan terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Menurutnya, kongres kemudian memandang perlu menyampaikan sikap terkait upaya yang dianggap dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan yang sah.
“Tiba-tiba kita merencanakan kongres ini, tidak berpikir akan ada kejadian seperti ini di Jakarta. Tapi kemudian kita berpikir, wah kita harus mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Kapolri, yaitu menindak tegas orang-orang yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah,” katanya.
Mengenai rekomendasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Embay menyebut aspirasi tersebut bukan hal baru karena telah lama disuarakan dari Banten.
Namun, ketika ditanya mengenai sosok yang dinilai layak menggantikan posisi wakil presiden apabila pemakzulan terjadi, ia menyatakan bahwa penentuan kandidat harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Itu hak prerogatif. Siapa yang mau dicalonkan, silakan. Tapi harusnya lebih baiklah, yang berakhlakul karimah,” ujarnya.
Embay juga menilai sistem demokrasi di Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Kendati demikian, seluruh proses harus ditempuh melalui jalur konstitusional, yakni pemilihan umum.
“Kalau mau jadi Presiden, silakan. Jangankan ini, tukang becak aja boleh nyalon Presiden, asal melalui sistem, yaitu lewat Pemilu. Enggak ada cara lain,” tuturnya.
Pembahasan Kongres V Rakyat Banten
Di luar pembahasan politik nasional, Kongres V Rakyat Banten turut membawa persoalan pemerataan pembangunan di wilayah selatan melalui usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Banten Selatan.
Embay menilai ketimpangan pembangunan antara kawasan Banten Utara dan Banten Selatan masih menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satu dampaknya terlihat dari sulitnya akses masyarakat di wilayah selatan terhadap pelayanan administrasi pemerintahan.
Ia mencontohkan warga Bayah yang harus menempuh perjalanan hingga ratusan kilometer menuju Rangkasbitung untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain persoalan akses layanan, angka kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah selatan juga masih menjadi perhatian.
Embay kemudian mengingat kembali perjuangannya ketika mengusulkan pembentukan Provinsi Banten kepada Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat itu, sejumlah harapan pembangunan yang diajukan secara bertahap telah terealisasi, termasuk pengembangan perguruan tinggi dan pembentukan Kota Cilegon.
“Dulu ketika saya meminta kepada Pak Habibie untuk Banten jadi provinsi, sudah oke. Perguruan tinggi oke, sudah tiga. Cilegon jadi kotamadya oke, sudah. Tinggal satu, pemekaran di Banten Selatan,” jelasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Banten, khususnya gubernur, dapat memberikan perhatian dan memperjuangkan aspirasi pembentukan DOB Banten Selatan.
Embay mencontohkan keberhasilan pembukaan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang akhirnya dapat diwujudkan meskipun sebelumnya menghadapi kendala kebijakan moratorium.
Menurutnya, pembentukan wilayah otonomi baru di Banten Selatan berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.
“Kasihan saudara-saudara kita di selatan. Dengan adanya DOB, di sana nanti ada pusat pertumbuhan baru,” pungkasnya.
