SERANG, LINIMASSA.ID – Pemprov Banten melakukan penghematan pada sejumlah pos belanja operasional untuk memastikan program pembangunan prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Pengeluaran untuk perjalanan dinas serta kebutuhan makan dan minum menjadi bagian yang dievaluasi, sedangkan Program Sekolah Gratis (PSG) tetap dipertahankan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Banten, Babar Suharso, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi bukan berarti memangkas anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung program strategis dan pencapaian target pembangunan daerah.
Menurut Babar, langkah penghematan justru diarahkan agar penggunaan anggaran lebih optimal dan berfokus pada kegiatan yang memberikan manfaat serta mendukung kinerja pemerintah daerah.
“Pengurangan itu harus dimaknai sebagai optimalisasi ya. Optimalisasi untuk belanja strategis Pemprov Banten. Jadi tidak mengurangi belanja-belanja yang bersifat strategis pada pencapaian target kinerja,” ujar Babar, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan daerah masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2025–2029. Hingga kini, Pemprov Banten belum berencana mengubah dokumen tersebut dan memilih mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung program prioritas.
Babar mengatakan, pemerintah daerah juga mempertimbangkan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum mengambil langkah terkait penyesuaian dokumen perencanaan.
“Sejauh ini tidak ada (perubahan RPJMD) karena ada juga imbauan dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), jadi belum saatnya untuk melakukan revisi atau penyesuaian. Jadi tetap kita maksimalkan untuk belanja-belanja prioritas. Nah, jadi yang tidak prioritas, ya contoh untuk makan minum dikurangi, perjalanan dinas dikurangi,” katanya.
Program Sekolah Gratis Pemprov Banten Sudah Menjangkau 120 Ribu Siswa
Di tengah kebijakan penghematan, Program Sekolah Gratis Pemprov Banten menjadi salah satu agenda yang tetap mendapat dukungan anggaran. Pada tahun kedua pelaksanaannya, program tersebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 120 ribu siswa, termasuk 10 ribu pelajar Madrasah Aliyah (MA).
Jumlah penerima manfaat diperkirakan meningkat pada tahun ketiga. Hal ini sejalan dengan perluasan cakupan program yang akan melibatkan siswa kelas X, XI, dan XII secara bersamaan.
Dengan cakupan tersebut, peserta didik yang baru memasuki jenjang SMA/SMK maupun siswa kelas XII yang bersiap menyelesaikan pendidikan tetap berkesempatan memperoleh manfaat program.
Babar memastikan, pemerintah daerah akan menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penerima. Menurutnya, bertambahnya siswa yang terlibat merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis yang menjadi prioritas Pemprov Banten.
“Tetap kita penuhi. Tetap kita penuhi, jadi yang kelas 10, 11, 12, ya. Jadi yang baru masuk di SMA SMK juga dapat, terus yang mau lulus juga yang kelas 12 tetap dapat. Jadi sekarang cakupannya diperluas, nambah banyak memang,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengakui bahwa kondisi fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam menjalankan RPJMD 2025–2029. Meski demikian, pemerintah provinsi belum memiliki rencana untuk merevisi dokumen perencanaan pembangunan tersebut.
Deden menjelaskan, penentuan kebijakan pembangunan selanjutnya harus mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah sekaligus besarnya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program.
Ia turut menyoroti sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan gratis dan layanan BPJS. Menurutnya, peningkatan kebutuhan anggaran pada sektor-sektor tersebut harus diperhitungkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kalau bansos itu kan berdasarkan desil ya, dan sekarang sedang ada perbaikan desil juga. Tapi kan untuk yang langsung diterima masyarakat naik, seperti pendidikan gratis, BPJS naik, semua yang diterima masyarakat itu naik, yang lainnya enggak disebutin,” pungkasnya.
Pemprov Banten berupaya menjaga agar penghematan belanja operasional tidak menghambat pelaksanaan program prioritas. Melalui pengelolaan anggaran yang lebih terarah, pemerintah daerah berharap sasaran pembangunan tetap tercapai sekaligus memastikan program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat dapat terus berjalan.
