LINIMASSA.ID, TANGSEL – Sebanyak 55 aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Lengkong, Puspemkot Tangsel, Rabu (7/10/2026).
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie juga berpesan kepada para PNS yang baru mengucapkan sumpah/janji agar memahami posisi mereka sebagai aparatur negara.
Ia mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada bangsa, negara, dan masyarakat.
“Jangan coba melanggar aturan karena itu akan kita jatuhkan sanksi terhadap PNS,” tegas Benyamin.
Sementara itu, dalam pengambilan sumpah/janji tersebut, terdapat sebanyak 55 orang PNS yang mengikuti prosesi. Benyamin menjelaskan, para PNS tersebut terdiri dari formasi tahun 2026 serta sejumlah pegawai yang sebelumnya telah berstatus PNS namun belum sempat mengikuti pengambilan sumpah/janji.
Mereka ditempatkan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretariat Daerah dan Inspektorat.
Dalam kesempatan itu, Benyamin juga meminta jajaran pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN). Pengawasan dilakukan untuk memonitor para pegawai yang disinyalir terjerat pinjaman online (pinjol).
Benyamin menyebut, pengawasan terhadap ASN menjadi bagian penting untuk memastikan mereka tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan menjaga integritas sebagai pelayan masyarakat.
“Saya mengingatkan mereka siapa kita, siapa aparatur negara sebagai pelayanan, yang mengabdikan diri kepada bangsa negara, dan masyarakat itu sendiri. Mampu mengikuti perubahan, sekarang kan teknologi sangat kuat, dalam melayani publik mereka harus ada keterampilan di bidang itu,” ungkapnya.
Bahkan, sebagai bentuk keseriusannya, pihaknya telah mengintruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Inspektorat Tangsel untuk ikut pengawasi pegawai yang menyalahi aturan khususnya terindikasi judol.
“Saya lagi intruksikan kepada BKPSDM, Inspektorat untuk mengawasi ASN atau pegawai kita yang terjaring judol,” katanya.
Benyamin meminta setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lebih aktif memperhatikan kondisi bawahannya. Jika terdapat pegawai yang mengajukan pinjaman, ia meminta agar persoalan tersebut dikomunikasikan bersama pasangan pegawai yang bersangkutan.
“Saya sudah minta kepada setiap kepala OPD nya kalau mereka mengajukan pinjaman pada Bank Jabar panggil tuh keduanya istri sama suami yang mengajukan pinjaman atau sebaliknya, supaya diketahui bersama sama,” jelasnya.
Benyamin mengakui mendeteksi aktivitas judi online bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, kondisi keuangan pegawai yang mengalami masalah, seperti memiliki banyak utang, pinjaman ke berbagai pihak hingga pinjaman online, dapat menjadi salah satu perhatian dalam pengawasan.
“Ada aja, kita tahunya mereka sudah habis habisan, utang sana sini, pinjaman online, saya juga pernah di minta untuk ditagih orang yang kena pinjaman online, ini kerja kita bersama,” paparnya. (KO/RED)
