SERANG, LINIMASSA – Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Banten dan sejumlah wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara dihentikan. Kebijakan ini diberlakukan selama tiga hari menyusul pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Banten Asep Royani menjelaskan, distribusi MBG selama ini menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah.
Ketika kegiatan pembelajaran di sekolah dihentikan, pemberian makanan MBG di Banten kepada penerima manfaat juga ikut dihentikan sementara.
“Distribusi MBG ini meliputi aktivitas KBM masing-masing sekolah. Sekolah tidak ada aktivitas, MBG tidak diberikan,” ujar Asep, Senin (7/9/2026).
Penghentian distribusi MBG di Banten tersebut diterapkan di daerah yang terdampak sebaran erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain Banten, wilayah yang terdampak meliputi Lampung, DKI Jakarta, serta sebagian wilayah Jawa Barat yang menerapkan kebijakan PJJ.
Tidak hanya siswa, kelompok penerima manfaat lain yang masuk dalam kategori kelompok 3B juga ikut terdampak penghentian sementara. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah daerah sekaligus aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah potensi paparan abu vulkanik.
Asep menegaskan, kebijakan tersebut bersifat sementara dan bukan penghentian program secara permanen. BGN pusat menetapkan masa penghentian operasional selama tiga hari, kemudian kondisi akan kembali dievaluasi pada Rabu (9/9/2026).
“Terkait kebijakan BGN pusat, kami menerima arahan untuk menghentikan selama tiga hari. Sampai Rabu akan ditinjau,” jelasnya.
MBG di Banten Dihentikan Sementara
Dia mengatakan, distribusi MBG di Banten dapat kembali dilaksanakan apabila kondisi di wilayah terdampak dinilai sudah membaik dan tidak lagi menimbulkan risiko bagi penerima maupun petugas.
Namun, jika situasi akibat erupsi belum memungkinkan, pelaksanaan program akan kembali disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Selama masa penghentian distribusi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sepenuhnya menghentikan kegiatan. Setiap unit tetap diminta memastikan dapur dalam kondisi bersih serta menjaga aktivitas operasional yang diperlukan.
“Kami hanya menerima kebijakan dari BGN pusat dan pemerintah daerah. Hanya memang ada penyesuaian aktivitas yang berlaku di SPPG. Berfokus pada penjagaan aktivitas dan kebersihan yang jadi fokus kami saat ini, karena distribusi diliburkan,” kata Asep.
Di sisi lain, BGN Banten masih melakukan pendataan terhadap penerima manfaat yang terdampak kebijakan penghentian sementara tersebut. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah kelompok penerima manfaat (KPM) yang sementara tidak memperoleh distribusi MBG di Banten.
“Untuk penerima manfaat, masih akumulasi yang terkena suspend. Yang memang harus berhenti operasional, kami masih mengakumulasi jumlah KPM,” pungkasnya.
