SERANG, LINIMASSA.ID – Kemajuan teknologi digital yang berlangsung pesat turut memunculkan beragam ancaman kejahatan siber. Tidak hanya masyarakat umum, kalangan pekerja atau buruh di Banten pada sektor industri juga dinilai semakin berisiko menjadi sasaran penipuan daring, pinjaman online ilegal, hingga praktik judi online.
Untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap berbagai risiko tersebut, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Banten bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menggelar kegiatan edukasi dan literasi digital.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sekretariat SPSI Banten, Perum Lipatik, Kota Serang, Kamis, 30 Juli 2026. Melalui penyuluhan ini, para pekerja atau buruh di Banten diberikan pemahaman mengenai cara mengenali berbagai modus kejahatan digital serta langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan diri di ruang siber.
Materi yang disampaikan tidak hanya membahas risiko pinjol ilegal dan judi online. Peserta juga mendapatkan pengetahuan mengenai phishing, penyalahgunaan data pribadi, akun media sosial palsu, penyebaran informasi bohong, serta berbagai bentuk penipuan berbasis digital.
SPSI Banten berharap peserta buruh di Banten dapat menyebarluaskan pemahaman tersebut dan menjadi penggerak edukasi digital, baik di lingkungan tempat kerja maupun dalam keluarga.
Wakil Ketua I SPSI Banten, Imam Baihaqi, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah penting agar pekerja dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tidak mudah terjebak dalam aktivitas digital yang merugikan.
Menurutnya, maraknya judi online dan pinjaman daring telah mulai menyasar pekerja di kawasan industri. Bahkan, persoalan tersebut disebut telah menimbulkan dampak serius terhadap kondisi kerja sejumlah buruh.
“Penguatan SDM memang penting. Selain itu, fenomena judi online dan pinjol sekarang sudah masuk ke lingkungan pabrik. Seperti yang disampaikan, di tempat kami bahkan ada pekerja yang kasusnya berujung pada pemutusan hubungan kerja,” kata Imam saat ditemui di Kantor SPSI Banten, Kamis, 30 Juli 2026.
Ia menyebut persoalan serupa juga terjadi di sejumlah perusahaan lainnya. Beban utang membuat sebagian pekerja harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk membayar cicilan. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi motivasi, konsentrasi, hingga produktivitas selama bekerja.
“Di perusahaan lain juga ada kejadian seperti itu. Karena banyak pinjaman, gaji habis untuk membayar cicilan sehingga semangat bekerja ikut menurun,” ujarnya.
Pelatihan Buruh di Banten
Imam berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kesadaran para peserta terhadap ancaman di dunia digital. Ia juga mendorong anggota SPSI atau buruh di Banten untuk berperan sebagai penyampai informasi dan edukasi di lingkungan serikat pekerja, keluarga, maupun kepada anak-anak.
“Semoga kegiatan ini membuat kita semakin memahami risikonya. Teman-teman dapat menjadi agen edukasi, dimulai dari anggota, kemudian keluarga dan anak-anak, agar mereka tidak menjadi korban kejahatan digital,” tuturnya.
Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Andi Setio Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan yang dilakukan kepolisian untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai kejahatan siber.
Menurutnya, seluruh kelompok masyarakat, termasuk pekerja, perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai modus kejahatan digital. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban.
“Kami melaksanakan penyuluhan mengenai pencegahan kejahatan siber, termasuk ancaman pinjaman online ilegal dan jeratan judi online. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman rekan-rekan serikat pekerja di perusahaan masing-masing terkait literasi digital dan perlindungan diri,” kata Andi.
Ia menambahkan, edukasi dan penyuluhan merupakan bagian penting dalam upaya penanganan kejahatan siber, selain langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat.
“Penyuluhan menjadi salah satu strategi penting di samping penegakan hukum, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali serta menghindari berbagai risiko dan ancaman di ruang digital,” tandasnya.
