SERANG, LINIMASSA.ID – Pemkot Serang meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah pusat untuk melakukan normalisasi di sejumlah daerah aliran Sungai (DAS) Cibanten.
Upaya ini dinilai krusial guna mengatasi persoalan banjir yang belakangan melanda beberapa kawasan di Kota Serang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemkot Serang, Iwan Sunardi, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan kewenangan penanganan sungai, baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemkot Serang.
“Setelah kewenangannya jelas, baru kami tentukan langkah penanganan yang akan dilakukan,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, tahapan awal yang dilakukan adalah pembersihan serta pengerukan sedimentasi di sejumlah titik di Kota Serang yang selama ini menjadi pemicu genangan dan banjir.
“Fokus awal kami adalah membersihkan dan menormalisasi sedimentasi di lokasi-lokasi rawan banjir,” katanya.
Pemkot Serang Tertibkan Bangli
Selain itu, Pemkot Serang juga berencana menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas sungai maupun saluran drainase. Penertiban tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan pemerintah kota.
“Bangunan liar akan kami bongkar di sungai dan drainase yang menjadi tanggung jawab Pemkot Serang,” jelasnya.
Iwan mengungkapkan, kewenangan pemerintah kota saat ini hanya mencakup wilayah Benggala Mangga II. Sementara itu, Sungai Ciwaka, Sungai Cibanten, Kali Kroya, dan Kali Padek berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan sarana menjadi kendala utama dalam upaya normalisasi sungai. Saat ini, DPUPR Kota Serang hanya memiliki dua unit alat berat jenis beko dan belum dilengkapi dengan alat berjangkauan panjang.
“Dengan kondisi alat yang ada, normalisasi sungai belum bisa kami lakukan secara optimal,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkot Serang berharap adanya bantuan alat berat dari pemerintah pusat dan provinsi, khususnya alat dengan lengan panjang serta alat amfibi yang dapat digunakan untuk bekerja di tengah aliran sungai.
“Kami membutuhkan alat berat dengan belalai panjang dan jenis amfibi agar proses normalisasi bisa berjalan maksimal,” pungkas Iwan.
