linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Reading: Perumda Tirta Benteng Dilaporkan ke Kejati Banten, Duga Ada Kerugian Negara
linimassa.idlinimassa.id
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Cari di sini
  • News
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Bisnis
  • Gaya Hidup
  • Khazanah
  • Berita Video
Punya akun? Sign In
Follow US
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
linimassa.id > Indeks > News > Perumda Tirta Benteng Dilaporkan ke Kejati Banten, Duga Ada Kerugian Negara
News

Perumda Tirta Benteng Dilaporkan ke Kejati Banten, Duga Ada Kerugian Negara

LinimassaNews
21 September 2025
Share
waktu baca 1 menit
Perumda Tirta Benteng
Penilitis PUSTAKA laporkan Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang ke Kejati Banten, Rabu 17 September 2025.
SHARE

LINIMASSA.ID, BANTEN – Pusat Studi Kebijakan, Konstitusi dan Pemerintahan (PUSTAKA) melaporkan dugaan kerugian keuangan negara pada kerjasama pengelolaan air antara Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang dengan pengembang Ayodhya yakni PT Alfa Goldland Realty ke Kejaksaan Tinggi Banten, Rabu (17/9/2025).

Peneliti PUSTAKA, Jufri Nugroho mengatakan, berdasarkan investigasi dilapangan, pengembang Ayodhya PT Alfa Goldland Realty mengambil dan memanfaatkan air permukaan sebanyak 40 liter perdetik menggunakan SIPPA milik Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang.

Hasil dari pengelolaan air tersebut, PT Alfa Goldland Realty mendistribusikan dan menjual langsung kepada masyarakat mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah. Sementara dari hasil penjualan tersebut, Perumda Tirta Benteng hanya mendapat royalti sebesar Rp179.221.956 dan piutang sebesar Rp75.520.890.

“Hal ini sangat janggal. Kewenangan pengelolaan air oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak boleh dialihkan kepada swasta. Dalam praktiknya, Perumda tidak menerima pendapatan penuh dari penjualan air, tetapi hanya menerima royalti dari pengembang. Ini berpotensi menyebabkan potensi penerimaan daerah (PAD) yang seharusnya masuk ke APBD menjadi hilang,” tegas Jufri.

Lebih lanjut, Jufri berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut dan mengusut hingga tuntas.

Hingga informasi ini disampaikan, Linimassa.id masih menggali informasi lebih jauh.

Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
- 27 OKTOBER 2026 -
Ad imageAd image
- Advertisement -

Terkini

BPBD Lebak
Waspada Cuaca Ekstrem, BPBD Lebak Imbau Warga di 10 Kecamatan Siaga
News
tembakau sintetis
Edarkan 91,92 Gram Tembakau Sintetis, Polisi Tangkap Pemuda di Jawilan
News
Alun-alun Kota Serang
Revitalisasi Alun-alun Kota Serang Baru 45 Persen, DPUPR Genjot Pengerjaan
News
kos per jam di Kota Serang
Kos Per Jam di Kota Serang, Bangunan Melanggar Bisa Dibongkar
News
Kemenhub
Usai Kebakaran KMP Batumandi, Kemenhub Siapkan Pemeriksaan 2.100 Kapal
News
linimassa.idlinimassa.id
Follow US
© 2023 linimassa.id. Designed by dezainin.com
  • Disclaimer
  • Privacy
  • Redaksi
  • Info Iklan