SERANG, LINIMASSA.ID – Aliansi Driver Online Banten Bergerak melakukan aksi demo ojol di Serang, tepatnya di depan rumah dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Senin 20 Mei 2025.
Ratusan pengemudi ojek online atau ojol ini, melakukan aksi demo dan juga audiensi dengan Gubernur Banten Andra Soni di dalam Gedung Negara.
Ada lima tuntutan demo ojol di Serang yang disampaikan para pengemudi ojeg online ini kepada Gubernur Banten, keempatnya terkait dengan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Tuntutan yang pertama, yakni menuntut Gubernur Banten membuat Pergub tentang pengaturan tarif layanan barang dan makanan, serta menghilangkan semua sistem/program aplikasi yang merugikan para ojol.
Tuntutan demo ojol di Serang yang kedua, yakni menuntut agar diturunkannya biaya sewa aplikasi menjadi 10 persen, hal ini guna mengurangi biaya modal pengemudi.
Tuntutan yang ketiga, ialah meminta Gubernur Banten agar memberikan BPJS Kesehatan kepada para pengemudi ojol. Kemudian yang keempat, ialah memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pengemudi ojol.
Ketua Serikat Kendaraan Roda Dua atau Serdadu Kota Serang Dodi Munir mengatakan, para ojol yang bekerja di lapangan, membutuhkan perlindungan kesehatan, pihaknya juga akan mengumpulkan data-data pengemudi untuk proses pengajuan lanjutan BPJS.
Terakhir, Dodi melanjutkan, pihaknya menuntut agar Gubernur memberikan fasilitas khusu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB berbentuk relaksasi.
“Pak Gubernur tadi sampaikan menyetujui hal ini dan akan memproses perda terkait hal ini,” kata Dodi.
Ia mengungkapkan, jumlah pengemudi di Banten selain di Tangerang Raya berjumlah tujuh ribu orang.
Andra Janji Penuhi Tuntutan Demo Ojol di Serang
Terkait tuntutan demo ojol di Serang, Gubernur Banten Andra Soni berjanji akan menindaklanjuti aspirasi para pengemudi ojol sesuai kebijakannya sebagai gubenur.
Ia mengaku akan akan berkomunikasi dan berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Stakeholder dalam hal ini Perusahaan Gojek dan Maxim agar mitra ojol mendapatkan haknya.
Diungkapkan Andra, beberapa tuntutan itu antara lain kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini peraturan daerahnya sedang berproses terkait jaminan sosial untuk pekerja rentan.
“Kita akan menyempurnakan naskah akademiknya bagaimana ojol bisa masuk dalam pekerja rentan yang bisa kita cover,” ujar Andra.
Kedua, lanjutnya, terkait relaksasi PKB. Pemprov Banten telah mengeluarkan kebijakan pembebasan denda dan pokok tunggakan pokok. Wajib pajak cukup membayar pajak tahun berjalan. Berdasarkan hasil audiensi dengan perrwakilan, mereka bersepakat akan membangun komunikasi dengan penyedia aplikasi untuk membuat fitur tabungan untuk membayar PKB.
“Alternatif lainnya, kita membuat kerjasama dengan Bank Banten untuk membuat loket khusus bisa menabung melalui virtual account dengan nomor NIK (Nomor Induk Kependudukan-red) para ojol untuk keperluan membayar PKB,” jelasnya.
