SERANG, LINIMASSA.ID – Realisasi belanja negara di Banten per Maret tahun 2025 sudah mencapai Rp6,52 Triliun atau 23,63 persen dari pagu.
Hal itu diungkapkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Suska melalui press rilis, Senin 5 Mei 2025.
Kontribusi realisasi belanja negara di Banten yang paling terbesar berasal dari belanja Transfer ke Daerah atau TKD sebesar Rp4,95 Triliun atau 25,87 persen.
Kemudian belanja terbesar lainnya disusul belanja Kementerian/Lembaga atau K/L yakni sebesar Rp1,57 Triliun atau 18,55 persen.
“Untuk belanja negara di Banten jenis K/L terdapat penurunan pagu yang disebabkan oleh tidak adanya kegiatan pemilu seperti tahun sebelumnya dan adanya kebijakan efisiensi anggaran,” kata Suska.
Suska mengungkapkan, realisasi jenis belanja K/L untuk pos belanja pegawai sebesar 26,72 persen, belanja barang sebesar 13,71 persen, belanja modal sebesar 2,25 persen, dan belanja Bansos sebesar 47,46 persen.
Sedangkan realisasi jenis belanja TKD Dana Bagi Hasil sebesar 6,10 persen, Dana Alokasi Umum atau DHU sebesar 28,21 persen, DAK Non Fisik sebesar 31,82 persen, dan Dana Desa sebesar 37,57 persen.
“Untuk DAK Fisik dan DANA Insentif Fiskal belum terealisasi karena belum ada penyaluran,” ungkapnya.
Belanja Negara di Banten untuk Hibah
Terkait belanja negara di Banten soal hibab, kata Suska, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 31 Maret 2025 sebanyak 17 hibah dengan total nilai Rp41,17 Miliar.
Hibah tersebut digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, menunjang pencapaian program Polri dan Kejaksaan RI.
Sedangkan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sampai dengan 31 Maret 2025, realisasinya mencapai Rp395,69 Miliar atau 29.71 persen dari target.
“Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertahanan, Jasa Kepelabuhan, Pendapatan Paspor, Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Maret 2025, ia mengatakan, realisasi Pendapatan Daerah sebesar 16,14 persen dan Belanja Daerah sebesar 8,48 persen.
“TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2025 sebesar Rp4,95 triliun atau sebesar 70,69 persen dari total pendapatan Banten,” tuturnya.
