LINIMASSA.ID, TANGSEL – Raibnya aset bangunan TPS3R Pamulang Tangsel disebut berpotensi rugikan negara. Pasalnya, bangunan tersebut dibangun menggunakan uang rakyat oleh Pemerintah Kota Tangsel.
Selain itu, raibnya TPS3R yang ada di Jalan Gurame Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel itu terjadi di tengah krisis penanganan sampah yang dihadapi Pemkot Tangsel.
Diketahui, TPS3R Pamulang Tangsel di Jalan Bambu Apus itu dibangun pada tahun 2014. Dalam LPSE Kota Tangsel pembangunan TPS3R pada tahun 2014 dibangun dengan anggaran kontrak Rp325 juta.
Pengamat hukum Suhendar aset TPS3R yang hilang tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
“Sehubungan mekanisme penghapusan aset itu sudah kan sudah diatur, di atas nominal sekian harus ada persetujuan DPRD. Lalu ketika tidak memenuhi kriteria tersebut di Pemerintah Kota Tangsel itu sendiri. Artinya, apakah tahapan itu sudah dilakukan atau tidak. Nah apabila sudah dilaksanakan, maka itu proses yang benar. Tapi kalau proses tahapan itu tidak dilakukan, maka ini tindak pidana menghilangkan aset daerah,” kata Suhendar saat wawancara, Rabu, 26 Maret 2025.
Suhendar juga menilai pembongkaran bangunan TPS 3R Pamulang Tangsel tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Otomatis. Karena itu barang milik daerah, kehilangannya adalah ya tentu menyebabkan kerugian keuangan negara. Dan artinya ini perlu dipelajari lebih dalam, aparat penegak hukum harus memeriksanya apakah ada unsur tindak pidana atau tidak soal kerugian daerah dalam hal aset. Sudah pasti. Terhadap adanya kerugian daerah, maka pasti harus ada pertanggungjawabannya karena barang daerah itu kan dicatat dan tercatat secara administrasi tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Tinggal dipelajari, siapa penanggungjawabnya, siapa penggunabarangnya pada saat terjadi penghilangan apakah terlibat atau tidak dan seterusnya. Jadi tidak mungkin tidak diketahui, karena secara administratif aset daerah itu tercatat rapih,” papar Suhendar.
Kata DLH Tangsel Soal TPS3R Pamulang di Jalan Gurame Raib
Terpisah, Kepala Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel, Oji Ristanto membenarkan perihal raibnya aset bangunan TPS3R di Jalan Gurame Pamulang itu.
“Ya bentuk asetnya yang sisa bangunannya itu, kerangka-kerangkanya itu, termasuk mesin-mesinnya, terus sisa motor roda tiga seperti itu. Kalau itu si saya kurang faham waktu pembongkarannya seperti apa gatau warga gatau gimana, jadi pas kita cek barangnya sudah ada di Paradise itu,” kata Oji, saat wawancara Senin, 17 Maret 2025.
Oji memastikan, sisa aset yang sudah dibongkar tersebut kini berada di gudang milik pengembang yang menduduki bekas lahan TPS3R Gurame itu. Meski begitu Oji mengaku tak tahu berapa nilai aset TPS3R tersebut.
“Ya masih di sana di Paradise. Di tempat apa ya, di bawah di balik pagar. Kalau nilai asetnya saya kurang faham kalau nilainya seberapa,” ungkap Oji.
Saat ini, kata Oji, pihaknya masih memproses usulan penghapusan tempat pengolahan sampah tersebut, sebab menurutnya, pihaknya tak mengetahui proses pembongkaran aset pemerintah tersebut.
“Sudah, sudah kami usulkan, enggak sebelum dibongkar sudah kami usulkan. (Apakah sudah ada persetujuan Wali Kota Tangsel) kalau itu kita belum tahu. Ya jadi setelah itu kita baru tau setelah berapa hari, seingat saya sih, kita enggak (kordinasi-red),” kata dia.
TPS3R Pamulang di Jalan Gurame Dibangun Pemkot Tangsel
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo menanggapi soal raibnya aset bangunan TPS3R Gurame milik Pemkot Tangsel saat wawancara di Gedung Layanan Informasi Rawabuntu, Serpong, Senin, 24 Maret 2025.
“Saya sendiri belum memastikan secara khusus ya, karena kami masih fokus bicara Cipeucang. Saya belum bisa komentar banyak, tapi ini pasti ada hal yang harus kita pastikan. Apakah itu aset kita atau bukan, yg saya takut bukan. Tapi kalau ini aset kita, ya ini jelas menjadi suatu hal yang tidak boleh terjadi,” kata Bambang.
Bambang juga menegaskan, pembongkaran aset bangunan milik Pemkot Tangsel tak bisa dilakukan sembarangan dan ada mekanisme yang harus ditempuh oleh dinas terkait.
“Aset bangunannya ini dibangun pemkot, apakah, pertama, memang bisa tidak bisa dibilang bahwa asal anggaran ini menjadi alasan benar, dibongkar tanpa ada mekanismenya. Ini yang saya harus pastikan. Betul, saya tahu itu dibangun oleh pemkot, betul bahwa itu bagian dari yang pernah pemkot kelola meskipun tadi mungkin sudah tidak termanfaatkan, tergunakan lagi. Ini sudah kita mintakan dua OPD ke bkad dan waktu itu masih ke dinas permukiman, untuk ditrace apakah ini betul-betul hilang. Atau mungkin sudah ada bentuk lain yang kami belum tahu,” papar Bambang.
Bambang menyebut, akan ada sanksi jika penghapusan aset milik Pemerintah Kota Tangsel itu dilakukan tak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Ya pasti, pasti. Ini kita akan telusuri, benahi, kita luruskan. Kalau benar apa yang disampaikan harus ada pertanggungjawabannya,” ungkapnya.
