Jakarta, LINIMASSA.ID – Perihal pernyataan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka terkait ingin menghapus sistem zonasi PPDB, dinilai Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) terlalu tergesa-gesa.
Sebab menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, pemerintah jangan asal langsung menghapus kebijakan dari PPDB zonasi ini tanpa melakukan kajian akademik.
“Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang akan menghapus sistem zonasi PPDB kesannya tergesa-gesa dan reaksioner,” katanya melalui keterangan tertulis, Jumat 22 November 2024.
Salim menambahkan, jangan asal menghapus saja Zonasi PPDB, tanpa adanya kajian akademik yang objektif dan tanpa melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
Masih diakui Salim, ia selama ini, juga belum melihat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Muti sudah melakukan kajian dan pelibatan publik yang melibatkan orangtua, organisasi pendidikan, organisasi guru, akademisi, meski sudah mengundang kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.
Salim menilai, meski sudah mengundang kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, tetapi publik belum melihat bagaimana hasil rekomendasinya.
Ia mewanti-wanti, jangan sampai keputusan mendadak menghapus sistem PPDB zonasi ini berdampak kontraproduktif kepada siswa dan sistem pendidikan secara umum.
“Mulai dari makin tingginya angka putus sekolah, menciptakan kastaisasi sekolah kembali, biaya pendidikan di sekolah swasta makin mahal, dan anak-anak dari keluarga miskin makin tertinggal jauh di belakang,” ujarnya.
Salim menyebut, yang dibutuhkan saat ini adalah evaluasi dan kajian mendalam mengenai sistem zonasi PPDB.
“Misalnya, jika dilanjutkan, perbaikannya di aspek apa saja,” akunya.
Jika pun zonasi PPDB harus dihapus, maka harus disiapkan dengan seksama. Seperti bagaimana sistem penggantinya bagaimana skema masuk sekolah negeri?
“Serta bagaimana dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak? Dampak terhadap sistem pendidikan nasional? Ini juga harus dikaji,” tutupnya.
