Jakarta, LINIMASSA.ID – Soal Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sistem Zonasi banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka saat acara rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta Selatan.
Gibran menyebutkan bahwa dirinya sudah banyak mendapat keluhan terkait PPDB Sistem Zonasi. Termasuk juga saat ia dahulu menjabat sebagai Walikota Solo.
Meski demikian, Gibran mengakui PPDB sistem zonasi merupakan program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Karena saat itu Gibran sebagai walikota, ia harus komplain dengan program yang ada di pusat.
Gibran juga pernah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim terkait masalah penerapan PPDB zonasi, namun tidak direspons.
“Masalah yang dihasilkan setiap tahunnya di PPDB zonasi juga cenderung sama. Sehingga memang perlu adanya kajian lebih lanjut,” kata Gibran, Senin 11 November 2024.
Dalam kesempatan itu, Gibran langsung meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemedikdasmen) untuk mengkaji ulang penerapan sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama,” kata Gibran.
Rapat koordinasi ini digelar Kemendikdasmen salah satunya untuk mendengarkan masukan pemerintah daerah terkait pelaksanaan PPDB jalur zonasi.
Di tempat terpisah, Dede Yusuf Macan Effendi, selaku mantan Wakil Ketua Komisi X DPR mengatakan, saat ini masih banyak orangtua yang memaksakan kehendak untuk memasukkan anaknya ke sekolah favorit di PPDB.
Padahal, melalui PPDB zonasi diakui Dede, pemerintah berharap penyebaran siswa menjadi lebih rata dan adil dan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
Ia berharap, sistem PPDB dan zonasi ini sekolah-sekolah lain di-upgrade supaya kualitasnya sama dengan sekolah favorit tersebut. Sehingga sekolah lain pun juga menjadi tujuan daripada siswa-siswa.
Seperti dikutip dari laman resmi DPR RI, Sabtu (6/7/2024), Dede menambahkan, adanya anggapan sekolah favorit menandakan pemerintah yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan pemerintah daerah gagal memperbaiki kualitas sekolah dan guru.
“PPDB dengan konsep zonasi selama delapan tahun terakhir juga dianggap oleh banyak pihak menjadi suatu konsep yang gagal. Mengingat masih ada ketidakadilan dalam proses PPDB menggunakan nilai untuk masuk sekolah favorit. Maka dari itu, harus ada formula baru untuk sistem penerimaan peserta didik baru,” pungkasnya.
