linimassa.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mengurai sejumlah dampak dari program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terutama terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Menkeu Sri Mulyani, saat ini pemerintah masih dalam proses mengkaji pagu indikatif sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) selanjutnya. Dia menjelaskan, “Ini proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya, dan bulan depan kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU memutuskan siapa pemerintahan nanti yang official.”
Sri Mulyani juga menekankan perlunya kajian seksama terhadap program yang diusung oleh Prabowo-Gibran, termasuk potensi defisit yang dapat terjadi terhadap APBN 2025. Dia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga dalam satu bulan ke depan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program makan siang gratis akan direalisasikan secara bertahap. Airlangga mengungkapkan rencana pembentukan kementerian baru untuk mengurusi program makan siang dan susu gratis setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024.
Airlangga menjelaskan, “[Pembentukan kementerian baru] itu masih tunggu keputusan KPU dulu.” Dia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis diperkirakan mencapai Rp400 triliun.
Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Semuanya harus sudah masuk di situ enggak ada yang on top. Jadi di dalam defisit sudah termasuk seluruh kebutuhan K/L dan berbagai komitmen.”
Sementara itu, Airlangga Hartarto menyatakan, “Program makan siang gratis akan direalisasikan secara bertahap. Pembentukan kementerian baru ini masih menunggu keputusan KPU.” (AR)
