SERANG, LINIMASSA.ID – Antusiasme guru di Banten untuk menduduki posisi kepala sekolah terbilang sangat tinggi.
Sekitar 7.000 tenaga pendidik tercatat mengikuti seleksi bakal calon kepala sekolah (BCKS) untuk jenjang SMA, SMK, dan SKh tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten.
Namun, dari ribuan guru di Banten sebagai pendaftar tersebut, hanya kurang lebih 40 orang yang akan mengisi jabatan kepala sekolah.
Seleksi ini dilaksanakan berdasarkan surat Dindikbud Banten Nomor 800.1/21329-Dindikbud/2025 mengenai undangan seleksi administrasi BCKS.
Saat ini, proses seleksi guru di Banten menjadi kepala sekolah masih berada pada tahap awal berupa pemeriksaan dan verifikasi berkas administrasi.
Kepala Dindikbud Provinsi Banten, Jamaludin, mengungkapkan bahwa dari total pendaftar, sekitar 900 guru dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak melanjutkan ke tahapan selanjutnya.
“Jumlah pendaftar kurang lebih 7.000 orang. Yang lolos administrasi sekitar 900. Prosesnya masih panjang dan belum masuk tahap tes,” ujar Jamaludin, Senin 19 Januari 2026.
Ia menyebutkan, seleksi kepala sekolah tahun ini berlangsung sangat ketat karena jumlah formasi yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan peminatnya.
“Kebutuhan kepala sekolah hanya sekitar 40 orang. Itu pun dibagi per wilayah. Misalnya kebutuhannya empat orang, kita bisa menyiapkan enam atau tujuh sebagai cadangan,” jelasnya.
Jamaludin menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Saat ini, pihaknya masih fokus pada pendataan peserta sebelum memasuki tahap uji kompetensi.
“Semua proses berjalan sesuai ketentuan. Saat ini masih pendataan, belum masuk tahapan tes,” tuturnya.
Rekrutmen Guru di Banten Jadi Kepala Sekolah Dilakukan Secara Terbuka
Pelaksanaan seleksi bakal calon kepala sekolah di Provinsi Banten turut menjadi sorotan DPRD Banten. Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan seleksi agar dapat dipantau oleh publik.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai keterbukaan proses rekrutmen menjadi kunci agar penempatan kepala sekolah sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas.
“Kami berharap proses seleksi dilakukan secara terbuka dan menjunjung tinggi etika birokrasi, sebagaimana misi Pak Gubernur dalam membangun kualitas SDM di Banten,” kata Yeremia, Selasa 20 Januari 2026.
Menurutnya, mekanisme yang bersih dan transparan akan menghasilkan pemimpin sekolah yang benar-benar kompeten.
“Jika prosesnya terbuka, saya yakin akan terwujud penempatan orang yang tepat di posisi yang tepat,” ujarnya.
Yeremia juga menyinggung isu yang beredar terkait dugaan praktik tidak sehat dalam seleksi kepala sekolah, termasuk adanya indikasi transaksi uang. Ia menegaskan, jika hal tersebut benar, maka bertentangan dengan semangat antikorupsi yang menjadi komitmen kepemimpinan daerah.
“Sangat disayangkan jika masih ada praktik uang, karena salah satu visi gubernur adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, termasuk di sektor pendidikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembenahan dunia pendidikan akan sulit terwujud apabila proses rekrutmen jabatan strategis masih diwarnai praktik transaksional.
Menurut Yeremia, Banten membutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial yang kuat serta visi yang jelas untuk memajukan sekolah.
“Kita memerlukan kepala sekolah yang mampu meningkatkan mutu pendidikan, andal dalam manajemen, serta visioner dan inovatif dalam mengelola sekolah,” pungkasnya.
