PANDEGLANG, LINIMASSA.ID – Enam dapur penyedia layanan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Pandeglang, Banten, untuk sementara menghentikan kegiatan memasak.
Penghentian ini terjadi setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan regulasi baru terkait mekanisme kucuran dana.
Adapun enam dapur MBG di Pandeglang atau Sekolah Pusat Penyedia Gizi (SPPG) yang terdampak tersebar di lima kecamatan.
Yakni SPPG Banyubiru di Kecamatan Labuan; SPPG Kabayan di Kecamatan Pandeglang; SPPG Sukaratu 2 dan Sukaratu 3 di Kecamatan Majasari; SPPG Kadudampit 2 di Kecamatan Saketi; serta SPPG Menes di Kecamatan Menes.
Wakil Ketua Satgas MBG di Pandeglang, Doni Hermawan, menegaskan bahwa penghentian ini tidak berarti program dihentikan total. Operasional hanya ditunda hingga dana dari pemerintah pusat benar-benar cair.
“Ini bukan penghentian permanen, hanya jeda sementara. Ada aturan pendanaan baru dari BGN, sehingga dapur yang belum menerima pencairan belum boleh beroperasi,” ujar Doni pada Jumat, 14 November 2025.
Doni menyampaikan bahwa penundaan operasional enam dapur tersebut berdampak pada sekitar 18 ribu siswa yang seharusnya menerima menu makan bergizi setiap hari.
“Satu dapur biasanya menangani sekitar tiga ribu siswa. Jadi kalau enam dapur berhenti, jumlahnya sekitar 18 ribu,” jelasnya.
Keberlangsungan MBG di Pandeglang
Terkait keberlangsungan MBG di Pandeglang, Pemkab Pandeglang terus melakukan komunikasi intens dengan pihak BGN dan Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI) tingkat kabupaten untuk mempercepat proses pencairan dana.
“Kami koordinasi rutin dengan SPPI dan BGN. Karena ini kebijakan pusat, daerah wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan,” tuturnya.
Salah satu hambatan terbesar saat ini adalah larangan penggunaan dana talangan oleh pengelola dapur—sesuatu yang sebelumnya masih diperbolehkan.
“Dulu dapur bisa jalan dulu menggunakan dana talangan. Sekarang dilarang, jadi harus menunggu pencairan resmi,” tambah Doni.
Dari kurang lebih 90 dapur MBG di Pandeglang, baru 50 dapur yang masih aktif memasak. Dari jumlah tersebut, baru satu dapur yang sudah memiliki Sertifikat SLHS (Sanitasi Lingkungan Hidup Sekolah), sementara delapan lainnya masih menunggu penyelesaian proses sertifikasi.
“Kalau tidak memiliki sertifikat, ada potensi dapur tidak boleh beroperasi. Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat,” katanya.
Pemkab Pandeglang kini mempercepat penerbitan SLHS dengan membentuk tim khusus. Proses sertifikasi akan difasilitasi pemerintah daerah secara gratis bagi dapur yang memenuhi persyaratan administrasi.
“Kalau berkas sudah sesuai, sertifikat bisa terbit dalam hitungan jam. Kami fasilitasi sesuai arahan Ibu Bupati,” jelasnya.
Doni menutup dengan menyampaikan bahwa total target dapur MBG di Pandeglang mencapai sekitar 130 titik, dengan prioritas pembangunan diarahkan pada kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar (3T).
“Kami sudah mengusulkan tambahan dapur untuk wilayah 3T kepada BGN. Saat ini masih dalam tahap pemetaan,” pungkasnya.
