SERANG, LINIMASSA.ID – Sebanyak 54.876 siswa lulusan SMP di Banten terancam putuh sekolah. Hal ini disebabkan lantaran tak bisa menikmati program Sekolah Gratis baik SMA/SMK Negeri atau swasta tahun ajaran 2025/2026.
Tak terfasilitasinya lulusan SMP di program sekolah Gratis Pemprov Banten lantaran jumlah kuota penerima program ini tak sebanding dengan jumlah lulusan SMP, sehingga ada ribuan siswa yang tidak tertampung.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Banten, jumlah lulusan SMP di Banten tahun 2025 mencapai 220.876 siswa. Sedangkan total jumlah daya tampung untuk SMA/SMK Negeri dan swasta yang sudah bermitra melalui program Sekolah Gratis hanya 166.000 orang.
Yang artinya, ada 54.876 siswa yang tidak tertampung dan tidak bisa menikmati program sekolah gratis di sekolah Negeri atau swasta di Banten.
Para lulusan SMP di Banten yang tidak tertampung ini terpaksa harus mengeluarkan biaya pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SKh dengan uang pribadi para orangtua, jika ingin melanjukan pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Banten Ananda Trianh Slaichan membenarkan jika adanya GAP antara kuota program sekolah gratis dengan jumlah lulusan SMP di Banten.
“Kami sudah memanggil Dindikbud Banten untuk rapat koordinasi membahas hal ini,” kata Ananda Trianh, Rabu 18 Juni 2025.
Lulusan SMP di Banten Terancam
Ia menilai, jika hal ini dibiarkan, puluhan ribu siswa lulusan SMP di Banten yang tidak terakomodir dalam program sekolah gratis ini bisa mengalami putus sekolah.
Diungkapkan Ananda Trianh, angka putus sekolah pada tingkat SMA/SMK angkatan tahun 2023/2024 di Banten sudah mencapai 13.684 orang. Angka putus sekolah yang cukup tinggi ini berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran di Banten.
“Solusinya ada dua yakni meningkatkan ruang belajar sekolah dan menambah mitra swasta untuk bisa mengantisipasi angka putus sekolah. Karena kalau kita mau bangun sekolah baru itu butuh proses lama,” kata Ananda.
Lebih jauhnya, Ananda menyoroti lambatnya sosialisasi dari petunjuk teknis terkait SPMB dan Sekolah Gratis untuk tahun ajaran baru ini. Sebab, pihaknya mendapati banyak masalah terkait SPMB ini.
“Kita temukan adanya sekolah swasta yang membuka penerimaan siswa baru dari awal tahun, anehnya mereka juga meminta calon siswanya untuk membayarkan sejumlah biaya yang seharusnya sudah digratiskan oleh Pemprov Banten,” kata Ananda.
Maka dari itu, dirinya ingin jika SPMB untuk sekolah swasta dapat dilakukan setelah proses SPMB sekolah negeri rampung. Sehingga, masih ada kouta untuk siswa yang tidak keterima di sekolah negeri.
