SERANG, LINIMASSA.ID – Kementerian Sosial RI menyetop 1.500 penerima bansos di Kota Serang dinonaktifkan karena terindikasi penyalahgunaan manfaat.
Diberitakan sebelumnya, penyetopan ribuan penerima bansos ini lantaran terindikasi untuk menggunakan judi online atau judol, sehingga kartu bansos dinonaktifkan kemensos.
Terkait penerima bansos di Kota Serang dinonaktifkan ini, Walikota Serang Budi Rustandi mengingatkan agar masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos, tidak sembarangan meminjamkan kartu bantuan kepada siapa pun.
“Walapun yang minjem anak atau cucu, janga dikasih, karena kalau dipakai untuk hal yang salah, data penerima bisa langsung dicoret oleh kemensos,” katanya saat kunjungan ke Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa 16 September 2025.
Soalnya, kata Budi, penerima bansos di Kota Serang dinonaktifkan karena Kementerian Sosial RI tidak akan mentolerir alasan apapun jika kartu bansos disalahgunakan, akan langsung dicoret atau dinonaktifkan.
Budi mengatakan, dirinya ingin bantuan dari pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan tidak ada oknum yang melakukan pemotongan terhadap penerima bantuan.
Selain itu, ia juga tidak ingin adanya praktik pemotongan bantuan yang kerap terjadi di masa lalu tidak boleh terulang.
“Setiap kali ada pencairan PKH, sering kita dengar ada oknum yang memotong saldo penerima. Saya pastikan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau masih ada yang berani melakukan, saya akan tindak secara hukum,” katanya.
Penerima Bansos di Kota Serang Dinonaktifkan, Bansos Harus Tepat
Terlepas dari fakta bahwa penerima bansos di Kota Serang dinonaktifkan, Walikota Serang Budi Rustandi juga ingin agar penyaluran bansos harus tepat sasaran.
Hal itu ia sampaikan saat turun langsung ke masyarakat Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Selasa 16 September 2025 untuk menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Budi mengatakan, selain kejadian penerima bansos di Kota Serang dinonaktifkan tak mau terjadi lagi, dirinya juga ingin bantuan dari pemerintah itu lebih tepat sasaran, dan tidak ada oknum yang melakukan pemotongan terhadap penerima bantuan.
Ia menekankan, penerima bansos di Kota Serang dinonaktifkan dan praktik pemotongan bantuan yang kerap terjadi di masa lalu tidak boleh terulang.
“Setiap kali ada pencairan PKH, sering kita dengar ada oknum yang memotong saldo penerima. Saya pastikan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau masih ada yang berani melakukan, saya akan tindak secara hukum,” katanya.
Budi menjelaskan, penyaluran bantuan sosial berdampak besar terhadap pengurangan angka kemiskinan, khususnya anak miskin di Kota Serang.
Program ini juga akan diperkuat dengan upaya pemerintah membuka lapangan kerja baru agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.
