SERANG, LINIMASSA.ID – Sebanyak 1.000 lebih honorer Pemprov Banten tidak mendapatkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
Ribuan honorer ini merupakan pegawai dengan kategori R3 atau yang mengikuti tes tahap pertama tetapi tidak lolos atau gagal.
Diketahui sebelumnya, ribuan honorer Pemprov Banten dengan kategori formasi R3 untuk guru ini dijanjikan oleh Pemprov akan diangkat PPPK, namun ternyata nama mereka tidak ada di pengumuman dan tak dapat bagian.
“Dulu Pemprov melalui Gubernur Banten janjikan 932 guru R3 namanya sudah dikunci tapi tak sesuai kenyataan, kami merasa dibohongi,” kata salah seorang guru honorer di Kabupaten Tangerang Agung Sahrijal, Minggu 6 Juli 2025.
Ribuan honorer Pemprov Banten ini pun merasa dibohongi dan kecewa dengan janji-janji yang tak sesuai kenyataan.
Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan mengupayakan agar seluruh pegawai non ASN dapat diangkat menjadi PPPK.
“Kami masih terus mengupayakan agar honorer Pemprov Banten bisa diangkat PPPK, sisanya masih ada 1.292 orang,” kata Taufik.
Honorer Pemprov Banten Kecewa, Ini Kata BKD Banten
Terkait ribuan honorer Pemprov Banten yang belum diangkat PPPK, Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Banten menyatakan belum bisa memberikan kepastian soal nasib guru honorer kategori R3 dalam seleksi PPPK.
Hal ini disebabkan karena belum adanya formasi dan keputusan resmi dari pemerintah pusat sehingga menjadi hambatan bagi Pemprov Banten dalam mengambil keputusan.
“Jumlah guru R3 yang terdata dalam database BKN sekitar 1.400 orang. Tapi yang lolos seleksi tahap dua hanya sekitar 140-an, atau sekitar 10 persen,” ujar Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Disiplin pada BKD Provinsi Banten, Aan Fauzan Rahman.
Dijelaskan Aan, mekanisme optimalisasi formasi diatur langsung oleh Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian PAN-RB.
Penempatan guru honorer dilakukan berdasarkan kecocokan antara kompetensi dan jabatan yang kosong, termasuk latar belakang pendidikan.
“Kalau jabatannya identik dengan latar belakangnya itu bisa diisi, tapi kalau tidak ada yang sesuai, ya menunggu kebijakan pusat,” ujarnya.
Sedangkan, kata Aan, saat ini formasi kosong yang tersisa sekitar 400-an sehingga tidak bisa menampung semua honorer Pemprov Banten. Namun, ia mengaku, pihaknya sudah mengirim surat resmi ke Kementrian PAN-RB dan BKN agar meminta sisa formasi dapat dioptimalisasi kembali.
“Sejauh ini belum ada jawaban, jadi kami masih menunggu,” ungkapnya.
